Satukata.co – Biaya yang harus dikeluarkan saat Kaltim menjadi ibu kota negara (IKN) baru sebesar USD 32,7 miliar yang 19 persen dananya berasal dari APBN.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor saat tampil menjadi narasumber di talkshow bertemakan Multi Stakeholders Action For Achieving Indonesia Folu Net Sink 2030.
“Sedangkan sisanya diharapkan dari kerja sama pemerintah swasta dan investasi swasta,” ungkapnya di Paviliun Indonesia pada COP 26 UNFCCC yang berlangsung di Glasgow Inggris, Jumat (12/11/2021).
Kaltim merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tertinggi ketiga di Indonesia pada tahun 2021, mencapai USD 11.191 per kapita.
Perekonomian Kaltim ujar pria kelahiran Sangkulirang itu, sangat bergantung pada industri pertambangan dan perkebunan yang tidak berkelanjutan.
Dalam mengejar pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, maka Kaltim mereformasi secara bertahap menuju industri manufaktur dan turunannya berdasarkan komoditas paling kompetitif yang tersedia di kawasan tersebut.
“Menurut saya, pariwisata juga berperan sebagai sumber pendapatan alternatif yang menarik,” tegasnya.
Aliran modal kata mantan Bupati Kutai Timur itu, masuk dalam bentuk Penanaman Modal Asing (FDI) pada triwulan II 2021 tumbuh 46,92 persen dengan nilai USD 47,27 jutaan dalam 40 proyek.
“Terkait dengan PDRB, sebagian besar investasi (PMA dan PMDN) ke Kaltim diarahkan pada sektor bahan bakar mineral khususnya industri pertambangan,” katanya.
Perlu diketahui bahwa dari Januari hingga Juni 2021, Kaltim telah mencapai total investasi Rp 13,93 triliun atau USD 954,33 Juta dan disalurkan ke 4.352 proyek yang menyerap 19.018 tenaga kerja.