SatuKata.Co, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan bahwa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) masih menghadapi banyak aduan dari masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan Probebaya tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan banyak aduan yang mengindikasikan adanya masalah yang belum terpecahkan.
Rohim menyoroti beberapa isu terkait pelaksanaan Probebaya. Berdasarkan aduan yang diterimanya, realisasi program ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Banyak yang mengadukan bahwa realisasi Probebaya tidak memperhatikan kebutuhan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah benar Probebaya melibatkan masyarakat dalam menentukan program?” ujar Rohim.
Meskipun Wali Kota menganggap Program Probebaya sebagai salah satu unggulan dan sukses, kenyataan di lapangan berbeda. Saat berinteraksi langsung dengan masyarakat, Rohim menemukan banyak aduan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara program dan kebutuhan masyarakat. “Banyak aduan dari masyarakat mengenai realisasi Probebaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka,” tambahnya.
Selain itu, Rohim juga menyoroti indikasi penyelewengan dalam pengadaan program. Beberapa program tidak sesuai dengan usulan, dan ada politisasi program menjelang pemilu. Beberapa organisasi masyarakat memanfaatkan Probebaya sebagai alat politik.
Rohim menegaskan perlunya perbaikan di masa mendatang, terutama dalam hal pelaksanaan rembug warga mengenai usulan program. “Para Ketua Rukun Tetangga (RT) yang terlibat mungkin tidak begitu memahami prosedur pemerintahan. Jika mereka yang menandatangani, mereka yang akan menghadapi masalah,” tegasnya.
Program Probebaya merupakan inisiatif yang seharusnya memberdayakan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan agar program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. (Adv)
(MF)