Satukata.co, Samarinda – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ternyata masih menyisakan sejumlah catatan di Kota Samarinda. Adanya ketimpangan penyaluran yang memicu keluhan dari para wali murid langsung mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa implementasi program skala besar ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di daerah. Ia mengingatkan dengan tegas agar penunjukan pengelola tidak dilakukan secara sembarangan. ”Jangan sampai kita menerapkan program ini di satu sekolah dengan sasaran ribuan anak, lalu pengelolanya ternyata tidak siap,”…
Penulis: admin
Satukata.co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa penanganan kasus Tuberkulosis (TB), HIV, dan Infeksi Menular Seksual (IMS) tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan medis. Diperlukan payung hukum yang kuat dan implementatif agar penanggulangan dapat berjalan sistematis dari hulu ke hilir. Merespons tren peningkatan kasus yang cukup tinggi, DPRD Samarinda kini tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/TB. Regulasi ini dirancang untuk mengevaluasi sekaligus mempersiapkan SDM, sarana prasarana, hingga pemerataan proses screening. ”Samarinda ini adalah kota terbuka dengan penduduk sekitar 868.000 jiwa dan berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara. Otomatis, potensi kasus yang…
Satukata.co, Samarinda – Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Samarinda, khususnya bagi pasien Tuberkulosis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV), terus menjadi prioritas. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, memastikan bahwa pemerintah daerah dan pihak rumah sakit tengah melakukan berbagai upaya maksimal di tengah keterbatasan sarana yang ada. Menurut Puji, pengembangan kapasitas ruangan dan pengelolaan pasien TB serta HIV saat ini sedang berlangsung dengan dukungan pendanaan dari pusat. ”Tadi kami mendapat kabar dari direktur rumah sakit bahwa pengembangan terus dilaksanakan. Pengembangan tersebut mendapatkan alokasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat. Mudah-mudahan dananya segera turun pada bulan Agustus…
Satukata.co, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti kendala krusial di sektor pendidikan kota Samarinda, khususnya terkait defisit tenaga pengajar yang berimbas pada penurunan kualitas mata pelajaran dasar. Ia mendesak Kementerian Pendidikan untuk tidak sekadar melihat masalah dari kacamata statistik nasional, melainkan turun tangan menyelesaikan hambatan regulasi di daerah. Menurut Novan, fenomena penurunan kualitas pada pelajaran esensial seperti matematika dan bahasa asing bukanlah masalah kurikulum, melainkan krisis sumber daya manusia (SDM). ”Matematika dan bahasa asing itu kurikulum dasar yang sudah dipelajari puluhan tahun lalu dan formatnya tetap sama. Fenomena penurunan ini akibat apa? Tolong diperhatikan, tenaga…
Satukata.co, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat. Sisa tagihan proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang belum dibayarkan kepada pihak kontraktor ternyata mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp400 miliar. Fakta ini mencuat ke publik setelah Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda baru-baru ini. “Saat kami panggil BPKAD, memang terungkap ada sekitar Rp400 miliar utang Pemkot dari kegiatan-kegiatan di tahun 2025 yang belum terselesaikan,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda. Iswandi menjelaskan, kemunculan utang…
Satukata.co, Samarinda – Menjamurnya reklame tanpa izin yang membuat tata ruang wajah Kota Samarinda menjadi semrawut membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memutar otak. Untuk mengatasi masalah klasik ini, DPRD kini tengah menggodok wacana inovatif berupa kewajiban pemasangan kode QR (QR Code) pada setiap reklame yang berdiri secara legal di wilayah kota. Gagasan pemanfaatan teknologi ini menjadi salah satu atensi utama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan reklame yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menjelaskan bahwa pemasangan kode identifikasi tersebut bertujuan untuk membedakan secara tegas dan cepat antara reklame yang…
Satukata.co, Samarinda – Semrawutnya tata kelola dan banyaknya reklame tanpa izin yang tersebar di berbagai sudut Kota Samarinda ternyata berdampak sangat fatal pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat, realisasi pendapatan dari sektor pajak reklame saat ini berada di angka yang memprihatinkan dan berpotensi gagal mencapai target tahunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait tingginya kebocoran potensi pendapatan daerah dari sektor ini. Menurutnya, target penerimaan daerah dari sektor reklame yang dipatok cukup tinggi, yakni sebesar Rp10 miliar, nyatanya masih sangat jauh dari harapan. Hingga saat ini, dana riil yang baru masuk…
Satukata.co, Samarinda – Proses perizinan pendirian reklame di Kota Samarinda kembali menuai sorotan usai Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR) secara terbuka menyuarakan keberatan mereka terhadap alur birokrasi yang dinilai berbelit-belit. Terutama terkait kewajiban mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk setiap tiang baliho yang didirikan di pinggir jalan. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, mengonfirmasi adanya keluhan tersebut. Ia membenarkan bahwa hambatan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha bukanlah keengganan untuk menunaikan kewajiban membayar pajak, melainkan regulasi yang dianggap kurang tepat sasaran. Menurut para pengusaha, aturan PBG yang sejatinya diperuntukkan bagi bangunan gedung permanen, dirasa sangat memberatkan jika diaplikasikan secara…
Satukata.co, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti tajam rendahnya realisasi retribusi daerah pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Capaian pada sektor ini dinilai sangat mengecewakan dan menjadi perhatian serius legislatif karena berpotensi mengganggu proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Berdasarkan hasil evaluasi dewan, realisasi retribusi daerah hingga akhir Maret 2026 baru menyentuh angka 11,72 persen. Angka tersebut masih meleset dari target minimal triwulan pertama yang dipatok sebesar 15 persen. Ironisnya, dewan juga menemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut yang capaian penyerapannya sangat memprihatinkan, bahkan ada yang berada di bawah lima persen. Ketua Komisi II DPRD…
Satukata.co, Samarinda – Permasalahan banjir di Kota Samarinda dinilai tidak terlepas dari kacaunya tata ruang, khususnya penyempitan kawasan daerah aliran sungai (DAS). Menindaklanjuti persoalan pelik ini, DPRD Kota Samarinda tengah mempertimbangkan perumusan regulasi baru mengenai sempadan sungai sebagai langkah penanggulangan banjir jangka panjang. Rencananya, wacana aturan tersebut akan melarang pembangunan fisik di radius 10 meter dari tepi sungai. Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, tidak menampik bahwa penyempitan anak sungai akibat maraknya permukiman di bantaran menjadi salah satu faktor utama banjir sulit surut. Banyak aliran air yang kini kehilangan kapasitas tampungnya, terutama saat air Sungai Mahakam sedang dalam…