Satukata.co, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti tajam rendahnya realisasi retribusi daerah pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Capaian pada sektor ini dinilai sangat mengecewakan dan menjadi perhatian serius legislatif karena berpotensi mengganggu proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Berdasarkan hasil evaluasi dewan, realisasi retribusi daerah hingga akhir Maret 2026 baru menyentuh angka 11,72 persen. Angka tersebut masih meleset dari target minimal triwulan pertama yang dipatok sebesar 15 persen. Ironisnya, dewan juga menemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut yang capaian penyerapannya sangat memprihatinkan, bahkan ada yang berada di bawah lima persen. Ketua Komisi II DPRD…
Penulis: admin
Satukata.co, Samarinda – Permasalahan banjir di Kota Samarinda dinilai tidak terlepas dari kacaunya tata ruang, khususnya penyempitan kawasan daerah aliran sungai (DAS). Menindaklanjuti persoalan pelik ini, DPRD Kota Samarinda tengah mempertimbangkan perumusan regulasi baru mengenai sempadan sungai sebagai langkah penanggulangan banjir jangka panjang. Rencananya, wacana aturan tersebut akan melarang pembangunan fisik di radius 10 meter dari tepi sungai. Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, tidak menampik bahwa penyempitan anak sungai akibat maraknya permukiman di bantaran menjadi salah satu faktor utama banjir sulit surut. Banyak aliran air yang kini kehilangan kapasitas tampungnya, terutama saat air Sungai Mahakam sedang dalam…
Satukata.co, Samarinda – Intensitas hujan yang hampir turun setiap hari kembali memicu genangan air di sejumlah wilayah Kota Samarinda. Kondisi ini memantik kritik tajam dari kalangan legislatif terkait pola penanganan banjir pemerintah kota yang dinilai belum komprehensif dan masih terkesan tambal sulam. Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan drainase atau pelebaran saluran air di titik tertentu. Perencanaan harus dilakukan secara terhubung dari hulu hingga hilir dengan memperhitungkan arah aliran air dan kondisi elevasi wilayah. Jika tidak, infrastruktur yang menelan anggaran besar tersebut tidak akan berfungsi optimal saat curah…
Satukata.co, Samarinda – Menjelang berakhirnya sejumlah izin tambang batu bara di Kota Samarinda pada 2026 mendatang, wacana mengenai ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal bagi ribuan pekerja tambang di Kalimantan Timur kian mencuat. Langkah transisi menuju ekonomi hijau ini diprediksi akan berdampak pada nasib ribuan tenaga kerja. Namun, DPRD Kota Samarinda memiliki perspektif berbeda dalam melihat skala prioritas ketenagakerjaan di ibu kota Kaltim ini. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyatakan bahwa isu PHK sektor tambang memang perlu mendapat perhatian, namun hal itu bukanlah masalah yang paling mendesak bagi kesejahteraan sosial Kota Samarinda saat ini. Menurutnya, pekerja…
Satukata.co, Samarinda – Isu penghapusan tenaga guru honorer pada tahun 2027 sempat memicu keresahan di kalangan tenaga pendidik. Meskipun Kementerian Pendidikan telah mengklarifikasi bahwa kebijakan tersebut lebih kepada perubahan istilah status kepegawaian, DPRD Kota Samarinda tetap memberikan peringatan keras terkait ancaman krisis tenaga pengajar di Kota Tepian. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, secara khusus mempertanyakan kesiapan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda dalam menambal celah kekurangan guru. Pasalnya, tingkat atrisi atau berkurangnya jumlah tenaga pendidik di Samarinda sangat tinggi setiap tahunnya. “Setiap tahun, kita kehilangan sekitar 150 hingga 200 orang guru karena…
Satukata.co, Samarinda – Kebijakan Kementerian Pendidikan yang menghapus syarat tes Membaca, Menulis, dan Berhitung (Calistung) untuk masuk Sekolah Dasar (SD) dinilai masih menyisakan masalah besar di tingkat daerah. DPRD Kota Samarinda menyebut kebijakan ini sebagai buah simalakama akibat ketidaksinkronan antara aturan masuk dan kurikulum pelajaran kelas 1 SD. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti realita di lapangan yang sangat membebani guru maupun siswa. Di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), anak-anak hanya diberikan pengenalan tanpa kewajiban menguasai Calistung. Namun paradoksnya, buku pelajaran untuk kelas 1 SD saat ini sudah berbentuk cerita panjang yang menuntut kemampuan literasi tingkat lanjut.…
Satukata.co, Samarinda – Persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda selalu menjadi polemik tahunan yang terus berulang dan membutuhkan penanganan serius. Meskipun Petunjuk Teknis (Juknis) serta kuota daya tampung sekolah negeri telah diatur dengan terperinci, implementasi dan ketaatan aturan di lapangan masih sering menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan tingginya keluhan warga, terutama saat masa reses. Banyak orang tua yang mendatangi DPRD atau kediamannya untuk meminta bantuan agar anak mereka diloloskan ke sekolah negeri favorit, meskipun secara aturan tidak memenuhi syarat. “Sebenarnya aturan main dan daya tampungnya sudah…
Satukata.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menjamin tidak akan ada jalur pintas dalam pembuatan peraturan daerah, sekalipun aturan tersebut diusulkan secara mendadak atau di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menegaskan bahwa kualitas sebuah regulasi tidak boleh dikorbankan demi kecepatan. Seluruh aturan tambahan tetap wajib melewati proses panjang dan berlapis demi mencegah lahirnya regulasi yang asal jadi. “Semua mekanismenya tetap berjalan seperti biasa. Ada naskah akademik, pembahasan dengan OPD terkait, harmonisasi, hingga nantinya dilakukan uji publik,” ujar Kamaruddin. Kamaruddin menekankan bahwa penyusunan sebuah Peraturan Daerah…
Satukata.co, Samarinda – Di tengah klaim Pemerintah Pusat bahwa mahalnya tiket pesawat tak terhindarkan akibat krisis global, DPRD Kota Samarinda memilih mengambil langkah antisipatif. Dalam waktu dekat, dewan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak maskapai, pengelola bandara, dan pemasok avtur untuk menelusuri potensi kendala logistik di tingkat lokal. Bagi daerah, pasrah menunggu redanya krisis global bukanlah satu-satunya pilihan. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa mahalnya biaya penerbangan telah menciptakan efek domino di ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut. Mobilitas warga yang mendesak menjadi terhambat, bahkan efektivitas pelayanan publik dan kegiatan dinas pemerintahan ikut terdampak.…
Satukata.com, Samrinda – Langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda yang menggelar razia pelajar tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di sejumlah sekolah mendapat sorotan dari jajaran DPRD Kota Samarinda. Upaya penertiban tersebut dinilai berpotensi menimbulkan polemik jika tidak dilakukan dengan prosedur dan koordinasi yang tepat. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menegaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas bukanlah kewenangan tunggal Dishub. Oleh karena itu, ia meminta agar setiap razia di lapangan wajib melibatkan aparat kepolisian. “Kalau berbicara soal razia pelanggaran lalu lintas, tentu harus ada pendampingan dari kepolisian karena itu memang ranah mereka,” ujar Adnan kepada awak media. Selain masalah…