Satukata.co, Samarinda – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat ternyata masih menyisakan sejumlah catatan di Kota Samarinda.
Adanya ketimpangan penyaluran yang memicu keluhan dari para wali murid langsung mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa implementasi program skala besar ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Ia mengingatkan dengan tegas agar penunjukan pengelola tidak dilakukan secara sembarangan.
”Jangan sampai kita menerapkan program ini di satu sekolah dengan sasaran ribuan anak, lalu pengelolanya ternyata tidak siap,” tegas Puji saat menanggapi keluhan masyarakat terkait distribusi MBG.
Sorotan dari Komisi IV ini bukan tanpa alasan. Di lapangan, sejumlah sekolah diketahui belum merasakan manfaat program ini, padahal sekolah lain di sekitarnya sudah lebih dulu menikmati pembagian jatah gizi harian.
Salah satu yang masih menanti adalah SDN 012 Karang Mulya di Kelurahan Lok Bahu dan SDN 027 di Loa Bakung. Absennya penyaluran ini memicu tanda tanya besar dari para orang tua siswa.
Menurut Puji, banyak aspek fundamental yang harus dipastikan kelayakannya oleh instansi terkait.
Mulai dari kelayakan bangunan fisik dapur, ketersediaan SDM, hingga analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan kelengkapan perizinan.
Legislator ini juga menyoroti wacana awal program yang berjanji akan melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Namun pada kenyataannya, pelibatan sektor UMKM di lapangan dinilai belum maksimal.
Sebagai daerah yang berposisi sebagai penerima manfaat, Puji mendesak adanya perbaikan sistem dan transparansi dari pemerintah pusat.
”Kita butuh sosialisasi yang lebih intensif serta perbaikan di sana-sini, karena sistem dan pengelolanya murni diatur dari pusat,” tutupnya. (Adv/MF)