SatuKata.Co, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap sistem zonasi pendidikan yang saat ini diterapkan di kota tersebut. Menurutnya, sistem ini seringkali menimbulkan masalah karena pembangunan fasilitas pendidikan yang belum merata, khususnya di beberapa wilayah yang masih kekurangan bangunan sekolah dasar dan menengah pertama negeri.
Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Sri Puji Astuti menyatakan, “Sistem zonasi harus lebih fleksibel, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki SMP negeri seperti di kelurahan Jawa. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota dan Dinas Pendidikan,” ungkap Puji.
Anggota DPRD dari Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya pemetaan yang akurat untuk menentukan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah. Ia berpendapat bahwa pemetaan yang jelas akan memudahkan distribusi pendidikan yang merata dan menghindari kesenjangan yang kerap menjadi sumber permasalahan tahunan.
“Pemerintah harus proaktif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Prioritas utama adalah memastikan anak-anak dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri tanpa membebani biaya orang tua,” ujar Sri Puji Astuti.
Tantangan implementasi sistem zonasi di Samarinda masih terus berlanjut. Namun, dengan pemetaan yang lebih baik dan pendekatan yang proaktif dari pemerintah, diharapkan sistem pendidikan di Samarinda dapat menjadi lebih inklusif dan merata, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak di kota ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Sri Puji Astuti menambahkan bahwa langkah-langkah konkret harus segera diambil untuk mengatasi masalah ini. “Kami membutuhkan solusi yang tidak hanya berfokus pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang,” tutupnya.
Dengan adanya inisiatif dan kerja sama yang baik antara pemerintah kota dan masyarakat, diharapkan masalah zonasi pendidikan di Samarinda dapat segera teratasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.
(MF)