Satukata.co- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) terus digodok oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, Panitia Khusus (Pansus) pembangunan maupun pemerintah yang ada di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan sebagai perwakilan rakyat Kaltim pihaknya ingin keterlibatan masyarakat lokal dan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN tersebut. Hal itu disampaikan dari hasil rapat bersama dengan Komisi II DPRD Kaltim dan anggota Pansus di Jakarta beberapa waktu lalu.
Pertama pihaknya menyuarakan sistem tata kelola pemerintahan dimana tata kelola pemerintahan itu sebaiknya dalam koridor IKN yakni 256 ribu hektar itu menjadi provinsi baru yang di kepalai oleh kepala daerah atau setingkat Gubernur yang juga melibatkan perwakilan DPRD.
“Sama seperti halnya dengan di DKI Jakarta,” ungkapnya kepada MSI Group, Senin (20/12/2021) di ruangan kerjanya.
Kemudian didalam provinsi IKN 56 ribu hektar nanti dikepalai oleh badan otoritas yang ditunjuk langsung oleh presiden.
“Itu keinginan kita, karena melihat dari konstituen masyarakat yang ada di dalam IKN yang dimana 2.600 itu sekitar 300 ribu warga kita akan berpindah ke IKN. Kami berharap itu di suarakan oleh pansus, sehingga bisa mendapatkan wakil rakyat yang baru di dalam provinsi IKN,” jelasnya.
Kedua, berhubungan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hal penyuplai bahan makanan atau bahan material untuk IKN. Pihaknya menyuarakan pada pansus agar menggunakan komoditi lokal terlebih dahulu.
“Untuk para petani yang sudah bekerja sudah mempersiapkan bisa terserap semuanya. Nanti kekurangannya diambil dari luar supaya petani peternak di Kaltim sejahtera,” terangnya.
Tak hanya itu, ia juga berharap dalam proses pembangunan IKN dapat melibatkan kontraktor-kontraktor lokal.
“Jadi tidak hanya kontraktor besar yang diambil dari Jakarta tapi kita berharap pembangunan IKN dilakukan kontraktor lokal yang sudah mempunyai kualifikasi tertentu,” harapnya.
Selain menyuarakan beberapa hal tersebut, dirinya juga mendapatkan pertanyaan dan masukkan dari beberapa DPRD kabupaten/kota agar nanti bersama-sama datang ke Jakarta menemui pansus supaya suara-suara rakyat dari DPRD kabupaten/kota ini bisa didengar oleh anggota pansus.
“Ini sedang kita diskusikan dengan pimpinan apakah kita bisa membuat semacam pertemuan di Kaltim bersama dengan pimpinan DPRD se-Kaltim, nanti hasilnya kita bawah dengan pimpinan ke Jakarta bertemu dengan anggota pansus dan pansus akhirnya berdiskusi di Jakarta, sehingga suara-suara rakyat Kaltim bisa didengarkan melalui DRPD tersebut,” pungkasnya.