Satukata.co – Komisi V DPR RI menyambangi Kutai Timur dalam rangka menyerap aspirasi dari pemerintah daerah. Pertemuan tersebut digelar di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutim, di Kawasan Bukit Pelangi.
Rombongan Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Andi Iwan Darmawan Aras bersama Anggota DPR RI Dapil Kaltim Irwan dan bersama 19 Anggota DPR RI lainnya, serta dari Kementerian PUPR dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas.
Kunjungan kerja diawali dengan peninjauan langsung pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Sangatta. Kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wabup Kasmidi Bulang untuk membahas infrastruktur di Kutim yang pembiayaannya melalui APBN.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, mengatakan nanti hasil kunker tersebut akan dilaporkan pada rapat Komisi V yang akan dijadikan pembahasan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI untuk tindak lanjut.
“Kita mengajak mitra kerja Komisi V untuk mendengarkan langsung apa saja aspirasi di Kutim dan melihat kebutuhan masyarakat secara langsung. Setelah itu mitra Komisi V bisa menyelesaikan apa yang menjadi permintaan Pemkab Kutim,” urainya kepada awak media, Selasa(21/12/2021).
Kata Andi, dari sejumlah masukan yang disampaikan Pemkab Kutim, pihaknya berjanji akan memberikan dukungan atas pemenuhan aspirasi masyarakat Kutai Timur.
“Kalau melihat kondisi saat ini dari Kementerian PUPR sebagian besar, yang menjadi harapan dari Bupati Kutim itu sudah terprogramkan dan mudah-mudahan dengan pola multi years yang sudah ada saat ini bisa terselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan pada tahun 2023 – 2024,” kata Andi.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan beberapa kebutuhan infrastruktur yang sangat prioritas untuk segera diselesaikan dan akan dibangun untuk menunjang keberadaan ibu kota negara (IKN).
“Kita akan fokus penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, bandar udara (bandara), infrastruktur jalan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batota Trans Kalimantan (MBTK) dan terminal Tipe A,” tegasnya kepada awak media.
Dikatakannya untuk pembangunan terminal sangat prioritas, karena wilayah Kutim menjadi jalur lalu lintas antara Kaltim dan Kaltara.
“Jadi ini yang kami mintakan ke kementerian terkait melalui Komisi V,” paparnya.
Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa jawaban atas sejumlah permasalahan pembangunan di Kutim dan itu juga telah kita sampaikan kepada rombongan Komisi V DPR RI.
“Pelabuhan Kenyamukan yang menjadi persoalan adalah infrastruktur jalan, insyaallah akan dibantu. Dengan bantuan ini, berharap secepatnya sudah bisa dioperasikan, termasuk juga KEK MBTK,”kata Ardiansyah.
Selain itu, pihaknya juga mendapatkan informasi dalam beberapa tahun terakhir, proses pembangunan jalan di Kutim melalui program multi years terus berjalan sampai tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pihaknya berharap beberapa waktu ke depan kita sudah bisa menikmati jalan yang bagus.