Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini tengah memperkuat proses penelusuran data Anak Tidak Sekolah (ATS) setelah laporan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menunjukkan jumlah yang cukup besar. Validasi menyeluruh dilakukan untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Irma Yudiwa, menjelaskan bahwa data ATS bersifat fluktuatif dan tidak dapat dijadikan acuan tunggal tanpa pengecekan langsung. Banyak dinamika sosial dan administrasi kependudukan yang memengaruhi keakuratan data tersebut.
“Hari ini datanya sekian, besok bisa berubah. Karena itu, semua temuan dari Pusdatin harus dicocokkan dengan kondisi nyata,” ujarnya.
Per 14 November, Pusdatin mencatat terdapat 10.546 anak berstatus tidak sekolah di Kutai Timur. Dari jumlah itu, tim verifikasi telah berhasil memvalidasi 5.497 anak. Hasilnya, sebanyak 3.490 anak diketahui sudah kembali bersekolah dan tidak lagi masuk kategori ATS.
Irma menyebut sejumlah penyebab ketidaksesuaian data, mulai dari perpindahan domisili tanpa pembaruan identitas, siswa yang bersekolah di luar daerah, hingga anak yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Anak pesantren umumnya tercatat di EMIS sehingga tidak muncul dalam sistem Dapodik, memicu kerancuan data.
Situasi ini membuat petugas harus melakukan pengecekan secara detail berdasarkan alamat masing-masing, melibatkan kerja kolaboratif di semua lapisan.
Dalam prosesnya, Disdikbud menggandeng sekolah, kecamatan, desa, PKK, hingga perangkat daerah terkait untuk memastikan setiap data diverifikasi dengan benar. Irma menegaskan bahwa tujuan utama bukan sekadar merapikan angka, melainkan menjamin bahwa tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah.
“Kami ingin memastikan semua anak terlayani. Setelah data tuntas, langkah berikutnya adalah memastikan mereka kembali belajar,” tegasnya.
Ia optimistis validasi data dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga penanganan ATS di Kutim bisa dilaksanakan lebih akurat, terarah, dan berdampak langsung bagi anak-anak di seluruh wilayah kabupaten.ADV
