SatuKata.Co, Samarinda – Pengelolaan dana corporate sosial responsibility (CSR) atau dana tanggung jawab sosial perusahaan di Samarinda belum berfungsi secara optimal. Alasannya, forum pengelola CSR yang ada di Kota Tepian belum memiliki format yang jelas sehingga CSR belum bisa optimal penggunaannya untuk pembangunan daerah
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti beberapa waktu lalu. Menurut dia, lambannya pembentukan Forum CSR di Samarinda menjadi kendala yang membuat pendistribusian CSR ke masyarakat dan lingkungan menjadi parsial dan tak menyeluruh dalam menangani persoalan yang ada.
Seperti CSR dari Pertamina beberapa waktu lalu. Kendati telah memberikan dukungan dengan membantu renovasi puskesmas dan kontribusi dalam pembuatan taman. “Namun, banyak perusahaan yang beroperasi di Kota Samarinda memiliki kantor pusat di kota-kota lain seperti Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar,” jabarnya.
Kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak selalu merasa berkewajiban untuk membayar pajak di daerah tempat operasional mereka. Akibatnya, alokasi dana CSR di Samarinda menjadi permasalahan yang perlu dicermati. Sebagian orang mengganggap CSR sebagai solusi untuk permasalahan sosial di Kota Samarinda namun Puji menegaskan jika belum tentu demikian.
Pemkot Samarinda sedang menyelidiki keinginan perusahaan-perusahaan terkait dan alokasi dana CSR di wilayah ini. Sri Puji Astuti menyatakan bahwa rencana pelantikan forum CSR sudah ada, tetapi mengalami penundaan karena beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ia menekankan perlunya penelusuran yang lebih intensif dari Pemkot untuk memastikan penggunaan dana CSR sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
“Dengan begitu, Samarinda perlu terus berupaya memperkuat forum CSR agar dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Politikus Demokrat ini.
(MF)