SatuKata.co, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam memberikan beasiswa pendidikan. Berbeda dengan pemerintah daerah lain seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur yang telah meluncurkan program beasiswa Kukar Idaman dan Kutai Tuntas, Samarinda menghadapi kendala keuangan yang signifikan.
Menurut Puji, APBD Kota Samarinda untuk tahun 2024 mencapai angka 5,7 triliun rupiah. Namun, dana tersebut harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang besar dan jumlah sekolah yang banyak. “Kami memiliki sekitar 803 satuan pendidikan dari PAUD hingga SMP, yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, dengan total guru mencapai 10.000 orang,” jelas Puji pada Rabu (20/3/2024).
Dari alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 836 miliar rupiah, atau sekitar 20% dari APBD, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa 20% dari dana pendidikan seharusnya dialokasikan di luar gaji dan tunjangan. Namun, pada praktiknya, anggaran tersebut termasuk gaji dan tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tunjangan sertifikasi dan peningkatan profesionalitas guru yang mencapai 506 miliar rupiah.
“Kami hanya memiliki sekitar 250 hingga 300 miliar rupiah yang tersisa untuk pendidikan, yang juga harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan,” tambah Puji. Pada tahun ini, pemerintah berencana membangun 17 sekolah baru dengan anggaran yang besar, namun dana yang tersedia belum mencukupi untuk memperluas program-program pendidikan lainnya, seperti sekolah ramah anak.
Puji menekankan pentingnya menemukan solusi untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan yang dapat mendukung realisasi program beasiswa dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai. Hal ini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda Samarinda. (Adv)
(MF)