SatuKata.Co, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fokus pembangunan yang terlalu condong pada infrastruktur. Hal ini terungkap saat Musrenbang tingkat kecamatan, di mana setiap kelurahan hanya diizinkan mengusulkan satu item pembangunan, sebuah kebijakan yang mengejutkan Rohim.
“Dalam Musrenbang kemarin, saya kaget karena di kecamatan hanya boleh satu item. Ini menunjukkan bahwa anggaran cenderung tersedot oleh proyek-proyek besar,” kata Rohim. Menurutnya, Musrenbang seharusnya menjadi sarana untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas yang terbatas oleh kebijakan Probebaya.
Rohim mengakui bahwa Musrenbang masih mampu mengakomodir banyak kebutuhan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran sejak awal menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut secara menyeluruh.
“Harapannya, Musrenbang ini bisa menjadi bahan evaluasi. Pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada proyek-proyek besar,” tambah Rohim. Ia mencontohkan pembangunan gedung olahraga di Kalimantan Timur yang menghabiskan dana besar namun tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Pernyataan Rohim ini menjadi refleksi bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk mencari keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pembangunan harus berorientasi pada hasil dan dampak yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya pada proyek-proyek besar semata,” pungkas Rohim, menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan pembangunan daerah. (Adv)
(MF)