SatuKata.Co, Samarinda – Polemik kecurangan yang mewarnai pemilu presiden 2024 mendapat tanggapan dari Abdul Khairin, anggota Komisi I DPRD Samarinda. Ia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita hidup di negara hukum, jadi kita harus mengikuti proses hukum yang ada. Jangan mudah menuduh atau mencurigai. Saya sendiri sebagai Ketua Presidium Relawan Kalimantan Timur, kalau ditanya oleh kawan-kawan, saya tidak banyak komentar,” kata Abdul Khairin saat dihubungi Antara, Jumat (23/2/2024).
Abdul Khairin, yang juga politisi PKS, menilai bahwa proses hukum adalah hak dan kewajiban setiap pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil pemilu. Ia mengatakan bahwa tim hukum dari pasangan calon 01 AMIN dan 03 Ganjar-Mahfud sudah bekerja maksimal untuk membela hak-hak mereka.
“Biarkan proses hukum berjalan lancar, tim hukum 01 dan 03 sudah bekerja keras. Kita tidak perlu ikut campur atau sok tahu hukum, karena yang berwenang menjalankan proses hukum adalah tim hukumnya. Kalau nanti ada putusan yang mengabulkan gugatan, mungkin ada putaran kedua. Tapi kalau tidak ada, kita harus terima dengan lapang dada,” ujarnya.
Abdul Khairin juga mengingatkan bahwa semua proses hukum harus sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta semua pihak untuk menghormati keputusan MK sebagai lembaga tertinggi yang berwenang mengadili sengketa pemilu.
“Kita sebagai warga negara harus mendukung, selama semua proses konstitusional, artinya sesuai dengan UUD 1945. Kita harus menghormati hukum, karena kita adalah bagian dari negara hukum,” tutupnya. (Adv/MF)