Satukata.co – Keterbukaan dan inklusivitas menjadi tuntutan utama dalam aksi yang digelar Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Samarinda di Simpang Pahlawan. Aksi ini memprotes pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musyda) KNPI Kota Samarinda yang dianggap tidak melibatkan seluruh elemen OKP secara adil.
Aksi yang berlangsung di Simpang Pahlawan ini menuntut perubahan dalam penyelenggaraan Musyda dan mendesak keterlibatan lebih besar dari seluruh OKP di Samarinda. (30/11/2024)
Kevin, Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musyda KNPI yang berlangsung pada hari ini telah melanggar prinsip keterbukaan dan inklusivitas. Menurutnya, sejak awal tidak ada sosialisasi yang memadai mengenai jadwal maupun mekanisme pendaftaran untuk Musyda, yang dinilai tidak hanya merugikan, tetapi juga menciptakan kesan adanya kepentingan pribadi dan segelintir kelompok.
“Kami dari Aliansi OKP menilai bahwa Musyawarah yang dilakukan oleh KNPI hari ini tidak merangkul sama sekali, dan sebelumnya tidak ada sosialisasi kapan musyawarah akan dilaksanakan. Ini adalah bentuk perampokan yang tidak etis,” tegas Kevin.
Tuntutan Aliansi OKP se-Samarinda
Dalam aksi tersebut, Aliansi OKP Samarinda menyampaikan beberapa tuntutan yang mereka anggap penting untuk menjamin proses demokrasi yang lebih adil dan transparan, antara lain:
1. Menolak pelaksanaan Musyda KNPI Kota Samarinda karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.
2. Menuntut sosialisasi ulang Musyda KNPI Kota Samarinda untuk memastikan bahwa seluruh elemen pemuda dan OKP di Kota Samarinda mendapat informasi yang jelas dan kesempatan yang sama.