SatuKata.Co, Samarinda – Di tengah arus perkembangan zaman yang tak terbendung, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti urgensi modernisasi perpustakaan. Menurutnya, perpustakaan harus beradaptasi agar tetap relevan dan efektif sebagai pusat literasi. Deni mengajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda untuk memperbarui fasilitas perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi. “Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga harus menjadi pusat belajar yang modern dan terintegrasi dengan teknologi terkini,” ujar Deni. Ia menambahkan bahwa pemerintah harus memastikan perpustakaan menjadi ruang literasi yang memadai bagi siswa, sebagai penunjang proses pendidikan yang berkualitas. Menghadapi kendala finansial, Deni menyarankan untuk memanfaatkan…
Penulis: admin
SatuKata.Co, Samarinda – Penanganan banjir ditangani Pemkot Samarinda sepanjang 2021-2024 dievaluasi DPRD Samarinda.Dari evaluasi para wakil rakyat itu, pengendalian banjir masih perlu memerhatikan area krusial. Termasuk normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM). Menurut Anggota Komisi III DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronnie Pasie, penanganan banjir yang ada saat ini tidak hanya menyasar pada kawasan protokol tapi juga daerah strategis yang ada di Samarinda. “Salah satu fokus penanganan adalah sungai dekat jembatan di daerah PM Noor,” ujar Novan. Persoalan banjir tidak bisa ditangani secara instan, perlu pemahaman mendalam tentang penyebabnya sehingga penanganan bisa dikerjakan dari hulu ke ilir. “Proses ini bertahap dan menjadi…
Satukata.co, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Abdul Khairin, memberikan tanggapannya terkait Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas mengenai aturan penggunaan toa masjid. Menurut Khairin, masalah ini dapat diselesaikan di kota Samarinda karena masyarakatnya dikenal cukup agamis dan toleran. “Dalam pandangan saya, situasi yang terjadi selama ini masih berada dalam batas toleransi,” kata Khairin pada Senin (11/3/2024). Khairin menegaskan bahwa warga Samarinda, baik Muslim maupun non-Muslim, sudah memahami batasan dalam menjalani kehidupan bertoleransi. “Tapi jika nantinya ada pihak yang merasa keberatan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari tempat ibadah seperti masjid dapat berkomunikasi secara persuasif dengan…
SatuKata.Co, Samarinda – Menghadapi tantangan penertiban pedagang kaki lima (PKL), Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin, menegaskan perlunya solusi kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait. Fuad menyatakan bahwa hampir semua daerah mengalami kendala serupa dalam mengatur PKL, namun Samarinda berupaya mencari pendekatan yang memenuhi kebutuhan PKL sambil menjaga ketertiban umum. “PKL harus diberi ruang untuk berusaha, tidak hanya sekedar penertiban,” ujar Fuad, menyoroti pentingnya memberikan wadah bagi PKL untuk menjalankan usahanya tanpa mengganggu ketertiban dan keamanan kota. Fuad menambahkan bahwa penertiban PKL di Samarinda terhambat oleh sifat masyarakat yang sulit diatur. “Meskipun awalnya bersedia diatur,…
SatuKata.Co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyuarakan keprihatinannya atas dampak minim Corporate Social Responsibility (CSR) yang dirasakan oleh masyarakat. Samri menekankan bahwa sering kali program CSR perusahaan tidak terasa manfaatnya bagi masyarakat, menimbulkan kebutuhan akan pengawasan dan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan sosial. “Perusahaan harus diingatkan akan tanggung jawab sosialnya dan diawasi agar kontribusi mereka terhadap masyarakat dapat dirasakan,” ujar Samri. Ia mengakui pentingnya CSR dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, namun menyoroti bahwa tanpa dampak nyata, program tersebut tidak mencapai tujuannya. Samri juga menuntut tindakan tegas dari pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan CSR. “Pemerintah…
Satukata.co, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti ikut menanggapi terkait dorongan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar dapat menyediakan beasiswa pendidikan yang dikhususkan bagi generasi muda Samarinda. Dia mengatakan, kebijakan Pemkot dengan belum mengakomodasi beasiswa untuk masyarakat Samarinda dikarenakan faktor kemampuan keuangan daerah yang belum cukup. “Sebenarnya bisa kalau dipaksakan, tetapi kita tidak akan bisa untuk membangun sekolah-sekolah yang terendam banjir, yang terkena longsor, lalu kita tidak dapat membayar insentif guru dengan pembiayaan yang cukup tinggi, karena dengan melihat jumlah guru di Samarinda terbanyak di Kaltim,” katanya, Sabtu…
Satukata.Co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda mengdesak pemilik tempat hiburan malam dan penjual minuman keras yang telah mendapatkan izin untuk sementara waktu menghentikan operasionalnya tanpa terkecuali saat bulan suci Ramadhan. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Afif Rayhan Harun menyatakan penutupan tempat hiburan malam selama Ramadan di kota itu sebagai bagian dari bentuk toleransi dan penghormatan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa dan untuk menjaga stabilitas sosial di Samarinda. “Kami menghimbau agar setiap tempat hiburan maupun tempat yang sudah diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol untuk sekarang bisa dihentikan dulu atau ditutup dulu sementara waktu demi menjaga…
Satukata.co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Suparno, menyambut kunjungan anggota DPRD Kutai Barat (Kubar) dalam pertemuan rutin yang berlangsung pada Kamis (7/3/2024). Pertemuan ini menjadi forum diskusi yang membahas beragam topik, termasuk Sosialisasi ProPEM, Perda, Rancangan Perda, Peraturan Perundang-Undangan (Sosper), serta masalah pajak distribusi. Suparno menyatakan bahwa dalam diskusi kali ini, fokus utama adalah perbandingan masalah sosial antara Kubar dan Samarinda, serta isu strategis yang bisa diadopsi oleh Kubar. Dia menjelaskan, “Pertemuan kali ini membahas masalah sosial perbandingan dengan Kubar dengan Samarinda terus terkait dengan isu-isu strategi apa yang ada di kota Samarinda…
Satukata.co, Samarinda – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD Samarinda, Samri Saputra, menyoroti banyaknya peraturan daerah (Perda) yang ada namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan di Ruang Rapat Inspektorat Kota Samarinda, Kamis (7/3/2024), fokus utama adalah evaluasi Perda-perda yang ada. Samri menyampaikan keprihatinannya atas pertambahan jumlah Perda setiap tahunnya yang belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. “Kita harusnya tidak hanya giat membuat peraturan daerah tapi juga memastikan penegakannya. Penting untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas pelaksanaannya,” ujarnya. Selain itu, Samri menyinggung perlunya peningkatan pelaksanaan Perda terkait perlindungan perempuan. “Perlindungan terhadap perempuan adalah keharusan, meskipun…
SatuKata.Co, Samarinda – Polemik seputar operasional pertamini di Kota Samarinda telah menarik perhatian serius dari Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Kamaruddin. Menyusul serangkaian insiden yang merugikan warga, termasuk kebakaran, serta adanya ketidakjelasan legalitas, Kamaruddin menegaskan kebutuhan mendesak akan peraturan daerah yang mengatur tentang pertamini. Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Kamaruddin mengungkapkan bahwa pembahasan solusi atas masalah ini oleh DPRD akan ditunda hingga setelah perayaan hari raya Idulfitri. “Kita perlu perwali atau peraturan daerah untuk mengatur pertamini, yang sampai saat ini belum ada,” ujar Kamaruddin, menyoroti kekosongan regulasi yang ada. Kamaruddin menekankan pentingnya regulasi yang jelas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan…