SatuKata.Co, Samarinda – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota, Fahruddin, membeberkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2023 mencapai Rp3,9 triliun. Dari seluruh proyek itu belum temukan sejumlah proyek yang berdampak signifikan bagi kemaslahatan masyarakat.
“Proyek-proyek yang diutamakan harus mengarah kepada kemaslahatan umat. Jika anggaran proyek besar, kami mengusulkan skema pembiayaan yang terbagi tiga, yakni dari APBD kota, APBD provinsi, dan APBN. Hal ini dilakukan agar APBD kota tidak terkuras dan dapat digunakan untuk keperluan mendesak seperti perbaikan jalan, sekolah, dan sarana air bersih,” jelas Fahruddin, Jumat (17/5/2024).
Selain itu, Pansus juga telah memanggil 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan hearing dan inspeksi lapangan. Fahruddin menyatakan, beberapa rekomendasi telah disusun untuk Pemerintah Kota (Pemkot). Kemudian pada perubahan anggaran, terdapat penambahan sebesar Rp800 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp4,7 triliun.
“Dari jumlah tersebut, realisasi kegiatan mencapai Rp4,4 triliun, atau sekitar 91 persen, dan capaian ini cukup bagus,” ungkap
Pria yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Samarinda ini mencontohkan daerah Samarinda utara yang mengalami kendala distribusi air bersih, di mana beberapa wilayah hanya mendapat aliran air sekali dalam seminggu.
“Kami mendorong Perumdam untuk segera menindaklanjuti kebutuhan air masyarakat di daerah tersebut,” tambahnya.
Ia menegaskan kebutuhan dasar masyarakat ini harus menjadi perhatian pemerintah kota kedepannya, di samping memperbaiki infrastruktur penunjang lainnya. (Adv)
(MF)