SatuKata.co, Samarinda – Pertamini adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Namun, pertamini juga menimbulkan masalah seperti penyalahgunaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di SPBU. Untuk itu, Pemerintah Kota Samarinda telah memulai tindakan penertiban terhadap pertamini.
Sutomo Jabir, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, mengatakan bahwa pertamini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat saat menghadapi antrean panjang di SPBU. Ia mengatakan bahwa pertamini membantu masyarakat untuk mengisi BBM dengan lebih cepat dan mudah.
“Kami mendukung langkah Pemkot Samarinda untuk menertibkan pertamini. Kami berharap Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang SPBU,” ujarnya di Samarinda, beberapa hari lalu.
Namun, Sutomo juga menekankan pentingnya ketertiban di ibu kota, Samarinda. Ia mengatakan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu perusahaan adalah hal yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Ia mengatakan bahwa data penggunaan BBM sudah ada dan harus digunakan sebagai acuan penyaluran BBM bersubsidi.
“Penyaluran BBM bersubsidi, bahkan ada yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada. SKK Migas tentu mengantongi data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data itu menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran,” jelasnya.
Sutomo juga menyarankan agar Pemkot Samarinda dan Pertamina regional menerapkan kartu pengisian BBM atau Fuel Card untuk menertibkan distribusi BBM. Kartu ini akan digunakan oleh masyarakat untuk mengisi BBM di SPBU. Ia berharap agar penerapan Fuel Card segera direalisasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
“Fuel Card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya. Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” katanya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat menjadi lebih efisien dan transparan, dan masyarakat dapat mengakses BBM dengan lebih mudah dan adil.
“Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel Card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” tutupnya.
(MF/Adv)