Satukata.co – Praktik politik uang kembali menjadi sorotan menjelang Pilkada serentak 2024. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, mengingatkan bahwa politik uang tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada sistem politik. Ia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin berintegritas dan menolak iming-iming materi.
“Politik uang adalah ancaman besar bagi demokrasi. Jika masyarakat memilih berdasarkan integritas, bukan materi, kita bisa membangun sistem politik yang lebih sehat,” ujar Fuad.
Legislator Partai Gerindra ini menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU, dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk politik uang. Fuad juga menegaskan bahwa tanggung jawab memerangi praktik ini tidak hanya ada pada masyarakat, tetapi juga pada penyelenggara pemilu.
“Integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci utama. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemilu berjalan jujur dan bebas dari pelanggaran,” tegasnya.
Ia mendorong penyelenggara untuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mengambil langkah tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran. Fuad berharap, dengan adanya komitmen ini, masyarakat semakin kritis dalam menentukan pilihan dan proses demokrasi dapat berlangsung adil.
“Kami butuh penyelenggara yang kuat dan komitmen yang nyata untuk menegakkan integritas di lapangan. Dengan begitu, politik uang bisa diminimalisasi, dan demokrasi berkualitas bisa tercapai,” tambahnya.
Ajakan ini menjadi salah satu upaya DPRD Kaltim untuk menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas, seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak di tahun mendatang.