Satukata.co – Ratusan pengemudi ojek dan taksi online yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang diinisiasi Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), dengan tujuan menuntut perbaikan regulasi serta peningkatan kesejahteraan bagi para mitra pengemudi.
Massa aksi menyuarakan lima tuntutan utama yang dianggap vital demi keberlangsungan penghidupan para pekerja transportasi online di Kaltim. Di antaranya adalah desakan kenaikan tarif bersih untuk layanan ojek dan taksi online, penghapusan biaya tambahan bagi pelanggan, serta penerbitan regulasi khusus untuk layanan pengantaran makanan dan barang.
“Promosi dari aplikator seperti slot operasional, double order, dan akses hemat justru memangkas pendapatan mitra. Ini yang membuat kami kesulitan mendapat penghasilan layak,” ujar Ivan Jaya, perwakilan AMKB, saat menyampaikan orasi.
Aksi ini turut didukung sekitar 10.000 anggota AMKB dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, yang menuntut agar pemerintah pusat segera menetapkan Undang-Undang khusus yang mengatur transportasi online secara menyeluruh. Mereka juga meminta Gubernur Kaltim agar menyampaikan tuntutan tersebut ke Kementerian Perhubungan RI.
Mereka merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 dan No. 118 Tahun 2018 sebagai dasar hukum bagi kepala daerah untuk turut menindaklanjuti aspirasi para pengemudi transportasi daring.
Aksi berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Para peserta membawa spanduk dan poster yang menyerukan perlindungan terhadap pekerja transportasi online dari praktik yang dinilai eksploitatif.
“Kami ingin pemerintah hadir, tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelindung bagi pekerja informal yang menopang sistem transportasi modern,” tegas Ivan.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi aspirasi para driver dan akan menyampaikannya kepada Kementerian Perhubungan.
“Para ojol adalah bagian penting dalam roda ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung UMKM. Kami akan dengarkan, kita akan audiensi, dan aspirasi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat karena itu adalah ranah mereka,” jelas Seno Aji.