SatuKata.Co, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) di DPRD Samarinda menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan catatan harus memenuhi tiga syarat yang diajukan.
Hal ini disampaikan oleh Sani Bin Husein, anggota fraksi PKS yang duduk di komisi IV DPRD Samarinda, yang mengurusi bidang pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
“Kami setuju dengan IKN, asalkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, IKN harus tetap menjadi bagian dari Kaltim, tidak dipisahkan menjadi provinsi baru. Kedua, pemerintah harus memperbaiki kondisi kabupaten dan kota di sekitar IKN, agar tidak ada kesenjangan pembangunan. Ketiga, semua pekerja yang terlibat dalam IKN harus berasal dari putra-putri daerah, agar tidak ada dominasi orang luar,” jelas Sani di Samarinda, Selasa (12/2/2024).
Sani mengatakan, tiga syarat tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim, yang selama ini merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Kami tidak mau IKN hanya menjadi proyek prestisius, tapi tidak memberikan manfaat bagi daerah kita. Kami juga tidak mau IKN menjadi ajang eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan oleh orang-orang asing, yang tidak peduli dengan nasib masyarakat lokal,” tegasnya.
Sani juga menepis isu yang beredar di media sosial, yang menyebutkan bahwa fraksi PKS menolak IKN, dan menganggapnya sebagai bagian dari kampanye hitam menjelang pemilihan presiden 2024.
“Isu itu tidak benar, itu hanya kerjaan buzzer yang ingin menciptakan opini negatif terhadap PKS. Kami tidak menolak IKN apalagi sudah menjadi Undang-undang, kami hanya menginginkan IKN yang adil dan berdampak positif bagi Kaltim. Kami juga tidak terlibat dalam politik praktis, kami hanya fokus pada tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Sani berharap, pemerintah pusat dapat memperhatikan dan mengakomodir tiga syarat yang diajukan oleh fraksi PKS, agar IKN dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kaltim.
“Kami juga mengimbau masyarakat Kaltim untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkasnya. (Adv/MF)