Satukata.co, Samarinda – Sebanyak 17 Taman Kanak-kanak (TK) Negeri di Kota Tepian dipastikan tidak lagi menerima alokasi Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) pada tahun 2026.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari Komisi IV DPRD Kota Samarinda, yang menilai hilangnya sokongan dana daerah akan mengancam roda operasional sekolah, menghambat perbaikan fasilitas, sekaligus berdampak pada kesejahteraan para guru.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa krisis pendanaan ini menjadi salah satu temuan paling krusial dalam rapat pembahasan program pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Menurutnya, mulai tahun ini para guru dan pengelola sekolah harus memutar otak karena sumber pendanaan mereka menyusut drastis.
“Tahun ini, guru-guru di 17 TK Negeri di Samarinda sudah tidak lagi menerima BOSDA. Praktis, operasional sekolah saat ini hanya mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS). Ini menjadi salah satu keluhan utama dari bidang TK dan PAUD,” ungkap Novan, Senin (6/7/2026).
Ketiadaan BOSDA dikhawatirkan membawa efek domino. Selain urusan kesejahteraan tenaga pendidik, Novan menyoroti mandeknya pembenahan sarana dan prasarana belajar.
Tinjauan di lapangan menunjukkan masih banyak fasilitas di lingkungan TK Negeri yang membutuhkan peremajaan agar proses belajar mengajar anak usia dini bisa berjalan aman dan optimal.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK, tegas Novan, bukanlah sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama bagi pembentukan karakter dan kecerdasan dasar anak. Oleh karena itu, ia menyayangkan jika perhatian pemerintah daerah ke depannya hanya terpusat pada jenjang pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP).
“Dukungan terhadap pendidikan anak usia dini harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut kualitas pendidikan sejak tahap paling awal. Jangan sampai sektor ini justru terpinggirkan,” tegas politisi tersebut.
Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen untuk menjadikan isu hilangnya BOSDA ini sebagai agenda prioritas dalam pembahasan anggaran mendatang.
“Kami meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan mengembalikan alokasi dana operasional yang memadai bagi 17 TK Negeri yang terdampak,” tutupnya. (ADV/MF)