Satukata.co, Samarinda – Sektor pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda tampaknya harus bersiap menghadapi masa-masa sulit.
Pasalnya, usulan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk tahun 2027 diproyeksikan merosot drastis dan hanya berada di angka sekitar Rp200 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti penurunan ekstrem tersebut. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 lalu anggaran infrastruktur yang dikelola PUPR mampu menembus angka Rp2,1 triliun, yang sebagian besar disokong oleh bantuan keuangan penanganan banjir.
“Kecilnya usulan anggaran ini dipengaruhi oleh belum adanya kepastian terkait pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dana kurang bayar dari pemerintah pusat,” ungkap Deni seusai rapat evaluasi bersama Dinas PUPR.
Ia berharap kejelasan terkait dana transfer pusat tersebut sudah bisa didapatkan pada triwulan ketiga tahun ini, sehingga Pemkot Samarinda memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk merancang pembangunan tahun depan.
Kekhawatiran ini semakin beralasan mengingat rapor kinerja Dinas PUPR di tahun berjalan (2026) juga belum maksimal. Hingga pertengahan tahun, realisasi fisik secara keseluruhan masih di bawah 20 persen, dengan serapan keuangan di bidang Cipta Karya baru mencapai 6 persen.
Deni membeberkan, rendahnya serapan tahun ini diakibatkan oleh prioritas pemerintah daerah yang tengah fokus menyelesaikan kewajiban utang kepada pihak ketiga, sehingga banyak proyek baru tertunda.
“Tambahan pendanaan dari pusat sangatlah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur di tahun depan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat kita,” pungkasnya. (Adv/MF)