SatuKata.co, Samarinda – Minimnya pendampingan pemerintah pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kepatuhan regulasi penyediaan barang dan jasa (PBJ) membuat mereka terkendala mengakses sistem E-Katalog hingga ketakutan akan kewajiban pajak. Hal ini disoroti anggota DPRD Samarinda Laila Fatihah beberapa waktu lalu.
Menurut Laila, tingkat kesiapan para UMKM untuk ikut terlibat dalam mengikuti PBJ yang ada di pemerintahan masih teramat rendah. Karena itu, dia meminta agar pemerintah bisa mendorong para pelaku UMKM bisa meningkatkan aksesbilitas mereka ke dalam E-Katalog lewat pendampingan.
“Dalam satu e-Katalog, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika UMKM berada pada tingkat yang lebih rendah, mereka belum mampu memenuhi persyaratan tersebut karena belum mendapatkan pendampingan yang memadai,” ungkap Laila
Ada sejumlah persyaratan untuk diperlukan untuk masuk e-Katalog, dari kepemilikan Nomor Induk Berusaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kurangnya pemahaman dan minimnya pendampingan membuat banyak UMKM kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Hambatan lain, sambung Politikus PPP ini, soal ketakutan UMKM terkait perpajakan “Berkaitan dengan pajak, mereka punya ketakutan. Takut disuruh membayar pajak. UMKM sering kali merasa khawatir akan beban pajak yang mungkin terlalu berat bagi mereka,” jelasnya.
Pemkot Samarinda sendiri menghadapi kendala dalam mengakomodasi dan menginventarisasi jumlah pelaku UMKM di wilayahnya. Pendataan yang akurat jadi kendala sendiri di pemerintah dan enggannya UMKM untuk terlibat proses pendaftaran seringkali disertai dengan keluhan adanya bantuan dari pemerintah kota yang tidak melibatkan mereka.
Laila menekankan perlunya pemberian edukasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. “UMKM perlu memahami bahwa mereka perlu didata dan difasilitasi, jadi tidak perlu takut dengan masalah pajak,” tutupnya.