SatuKata.Co, Samarinda – Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengangkat isu parkir di Samarinda. Ia mempertanyakan status jukir yang menggunakan rompi dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan menuntut kejelasan mengenai pendapatan yang diperoleh dari sektor parkir.
“Saya sering melihat banyak jukir di pinggir jalan yang memakai rompi Dishub. Apakah mereka resmi atau bukan? Harus jelas berapa pendapatan yang masuk ke kas Pemkot Samarinda,” ungkap Deni pada Rabu (17/4/2024).
Deni menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap jukir di tepi jalan umum dan wilayah lainnya. Ketidaktaatan dalam mengawasi aktivitas jukir berpotensi menyebabkan kebocoran PAD yang terus berlanjut.
Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga mengungkap bahwa banyak mal dan rumah sakit di Samarinda beroperasi tanpa izin pengelolaan parkir. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas dari Dishub.
“Mal-mal besar seperti Samarinda Central Plaza, Robinson, dan Big Mall belum memiliki izin pengelolaan parkir. Ini harus ditindaklanjuti dengan ketegasan,” tegasnya.
Deni berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dan berkoordinasi untuk meningkatkan pengelolaan parkir kota sesuai standar yang ditetapkan.
“Langkah konkret harus diambil untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir di kota Samarinda dan memastikan transparansi pendapatan dari aktivitas tersebut,” pungkasnya.
(MF)