SatuKata.Co, Samarinda – Penertiban pedagang kaki lima (PKL) menjadi tantangan yang serupa di banyak daerah, termasuk Kota Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin, menegaskan pentingnya upaya kolaboratif untuk mencari solusi yang mengakomodasi kebutuhan PKL tanpa mengorbankan ketertiban dan keamanan.
Dalam wawancara terbaru pada Senin (1/4/2024), Fuad Fakhruddin berbagi pandangannya tentang situasi PKL di Samarinda. “PKL perlu diberikan ruang untuk berusaha. Penertiban bukan sekadar mengusir, tetapi juga harus disertai dengan penyediaan wadah yang layak,” ujar Fuad.
Menurut Fuad, penertiban PKL di Samarinda menghadapi kendala karena sifat masyarakat yang sulit diatur. “Ini bukan masalah unik Samarinda, tetapi hampir di semua daerah. Masyarakat yang awalnya bersedia diatur, pada akhirnya sulit untuk dikendalikan,” ungkapnya.
Fuad menekankan perlunya langkah tegas dan solutif dalam penanganan PKL untuk menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat. Ia mengajak pemerintah untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi PKL dan mengkoordinasikan implementasi penertiban dengan lebih efektif.
“PKL yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan mengganggu lalu lintas dan membahayakan diri mereka sendiri. Kami membutuhkan langkah konkret yang memberikan solusi bagi PKL di Samarinda,” tegas Fuad.
Dengan adanya langkah konkret ini, diharapkan PKL dapat beroperasi dalam wadah yang lebih teratur dan aman, sekaligus menjaga estetika dan ketertiban umum. Inisiatif ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan memberikan contoh bagi daerah lain dalam menangani isu serupa.
Komitmen Samarinda untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak, termasuk PKL, menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi Kota Samarinda. (Adv)
(MF)