Satukata.co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti minimnya alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda.
Ia menilai, dana yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung penuh program pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting di Kota Tepian.
Hal tersebut diungkapkan Sri Puji usai menggelar rapat evaluasi progres penggunaan anggaran 2026 dan rencana kerja 2027 bersama DP2KB. Diketahui, alokasi anggaran dinas tersebut hanya berkisar Rp10 miliar lebih, di mana sebagian besar telah tersedot untuk belanja pegawai, tunjangan, dan operasional rutin.
Akibatnya, pelaksanaan program strategis pemerintah daerah saat ini lebih banyak bergantung pada kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat.
“Kalau melihat besaran anggarannya sebenarnya belum cukup. Tetapi DP2KB sudah berupaya maksimal menjalankan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya,” ujar Sri Puji.
Ia mengingatkan Pemerintah Kota Samarinda bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi visi daerah memerlukan komitmen anggaran yang serius.
Menurutnya, investasi pada ketahanan keluarga sering kali dipandang sebelah mata karena hasilnya tidak instan.
“Kalau pembangunan jalan atau gedung hasilnya langsung kelihatan. Tetapi pembangunan keluarga baru terlihat manfaatnya 20 tahun mendatang, ketika kualitas manusianya meningkat,” jelasnya.
Oleh karena itu, Komisi IV berharap Pemkot Samarinda dapat mengevaluasi dan menambah anggaran DP2KB, baik melalui APBD Perubahan 2026 maupun dalam penyusunan APBD murni 2027. (Adv/MF)
Tulis Komentar Mu via Facebook
Visited 2 times, 2 visit(s) today