Satukata.co, Samarinda – Rencana besar Pemerintah Kota Samarinda untuk memaksimalkan program Kampung KB Reborn tampaknya akan terhambat jika infrastruktur dasar di tingkat kecamatan tidak segera dibenahi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan fakta bahwa saat ini banyak fasilitas milik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), khususnya balai penyuluhan di berbagai kecamatan, dalam kondisi rusak parah.
“Fasilitas di kecamatan ini adalah bagian sangat penting dalam mendukung program Kampung KB Reborn maupun pelayanan keluarga. Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau fasilitasnya tidak memadai?” kritik Sri Puji usai menggelar rapat evaluasi bersama DP2KB.
Menurutnya, anggaran DP2KB yang minim tidak hanya berdampak pada sulitnya mengeksekusi program, tetapi juga membuat pemeliharaan aset menjadi terbengkalai.
Kantor DP2KB dan balai-balai penyuluhan yang seharusnya menjadi pusat konseling keluarga dan pencegahan stunting kini butuh suntikan dana segar untuk perbaikan.
Selain masalah fisik bangunan, Sri Puji juga mengingatkan bahwa minimnya anggaran turut mencekik para kader di lapangan yang bekerja dengan insentif seadanya.
Karena itu, Komisi IV mendesak agar ada alokasi khusus untuk pembenahan infrastruktur pelayanan ini pada APBD Perubahan 2026 atau APBD murni 2027.
“Kita ingin setiap kecamatan memiliki sekretariat dan balai yang layak. Ini ujung tombak pelayanan kita kepada masyarakat,” pungkasnya. (Adv/MF)
Tulis Komentar Mu via Facebook
Visited 1 times, 1 visit(s) today