Satukata.co, Samarinda – Dalam pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, DPRD Kota Samarinda tidak hanya menyoroti besaran anggaran, tetapi juga strategi kemandirian fiskal daerah. Legislatif mendesak agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dioptimalkan secara maksimal.
Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan seluruh potensi pendapatan daerah telah dihitung dan digarap dengan serius. Hal ini penting agar kapasitas fiskal Samarinda semakin kuat dan tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain mendorong optimalisasi PAD, Abdul Rohim juga menjelaskan sikap kehati-hatian Banggar dalam menyikapi draf awal KUA-PPAS 2027. Diketahui, komponen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) maupun Transfer ke Daerah (TKD) kurang salur masih diasumsikan bernilai nol.
Menurut Rohim, asumsi nol tersebut adalah langkah yang tepat dan merupakan mekanisme umum dalam penyusunan APBD murni. Tujuannya agar struktur anggaran daerah tetap konservatif, aman, dan tidak didasarkan pada penerimaan yang belum pasti.
“Nilai riil SiLPA maupun dana kurang salur baru akan diketahui secara pasti setelah pelaksanaan APBD berjalan. Nantinya, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kita pada saat pembahasan APBD Perubahan,” jelasnya.
Sikap cermat DPRD ini akan dibawa dalam rapat klarifikasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda yang dijadwalkan pada awal Agustus mendatang.
DPRD Samarinda memastikan bahwa seluruh proyeksi pendapatan dan belanja daerah akan terus disesuaikan dengan kondisi fiskal terkini, arah kebijakan pusat, dan yang paling utama: prioritas pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Samarinda. (Adv/MF)
Tulis Komentar Mu via Facebook
Visited 1 times, 1 visit(s) today