Satukata.co, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar di Samarinda, seperti pembangunan Terowongan (Tunnel) dan Teras Samarinda.
Ia menilai proyek ratusan miliar tersebut minim memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.
Menurut Anhar, dengan kekuatan APBD Samarinda yang sempat menyentuh Rp5,1 triliun pada tahun 2025, seharusnya angka pengangguran bisa ditekan signifikan.
Terlebih lagi, untuk tahun 2026 mendatang APBD ditetapkan menyusut menjadi Rp3,183 triliun, sehingga efisiensi dan pemanfaatan anggaran untuk warga lokal harus lebih dimaksimalkan.
Namun kenyataannya, perputaran uang dari proyek raksasa saat ini justru banyak mengalir ke luar daerah (capital flight).
“Belanja pembangunan tunnel itu misalnya di angka Rp400 miliar. Tapi hampir 80 persen uangnya tidak berputar di sini. Kenapa? Karena hampir 90 persen tenaga kerjanya didatangkan dari luar, material dan komponennya dibeli di Surabaya atau Jakarta. Pajaknya (PPN) masuk ke sana, kita dapat apa?” sesal Anhar.
Anhar kemudian membandingkan kondisi ekonomi masyarakat Samarinda dengan Kota Balikpapan.
Berdasarkan data yang dimilikinya, sumbangsih APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Samarinda hanya berkisar 7-8 persen.
Ketimpangan ini terlihat jelas pada pendapatan per kapita.
“Per kapita kita hanya di angka Rp85 juta per tahun, atau sekitar Rp6-7 juta per bulan. Bandingkan dengan Balikpapan yang per kapitanya sudah menembus Rp222 juta per tahun, atau setara Rp16-17 juta per bulan,” tegasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk mengevaluasi sistem lelang dan pengerjaan proyek agar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan belanja material di dalam daerah demi menekan tingginya angka pengangguran. (Adv/MF)