Satukata.co, Samarinda – Kasus pencurian fasilitas umum, khususnya kabel Penerangan Jalan Umum (PJU) yang makin marak belakangan ini, tentu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Pemerintah Kota (Pemkot) didesak untuk segera membenahi dan memperkuat sistem pengawasan aset-aset milik publik.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengungkapkan bahwa aksi pembobolan fasilitas negara ini sebenarnya bukan barang baru.
Mirisnya, kejadian serupa terus saja berulang dan pada akhirnya masyarakat luas yang dirugikan.
“Fasilitas umum terus jadi sasaran pencurian, mulai dari kabel PJU, penutup drainase, hingga baut jembatan. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat karena jalan menjadi gelap dan rawan membahayakan pengguna jalan,” beber Deni dihubungi di Samarinda, Selasa (19/5/2026).
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, masalah pencurian fasilitas kota tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dan dibiarkan berlarut-larut.
Dari hasil pantauan di lapangan, sejumlah ruas jalan utama di Kota Tepian kini gelap gulita akibat hilangnya kabel PJU. Kondisi ini jelas berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas hingga memancing tindak kriminalitas di malam hari.
Oleh karena itu, legislatif meminta Pemkot Samarinda segera mengevaluasi total pola pengamanan infrastruktur.
“Kami berharap sistem pengamanan tidak lagi bersifat reaktif setelah kejadian, tetapi harus lebih preventif dengan pengawasan rutin dan terukur,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, Deni mendorong dilakukannya inspeksi rutin terhadap seluruh fasilitas publik, minimal sebulan sekali.
Langkah deteksi dini ini dinilai penting untuk memantau kerusakan maupun mencegah kehilangan aset daerah lebih lanjut.
Di samping itu, sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diperlukan. Deni menyoroti peran Dinas Perhubungan (Dishub) untuk lebih mengintensifkan pengawasan di lapangan, serta Dinas PUPR yang dituntut memperketat pengamanan fasilitas konstruksi. Satpol PP juga diharapkan turun tangan dalam menegakkan aturan.
“Kalau pengawasan tidak diperkuat, anggaran daerah hanya akan habis untuk memperbaiki fasilitas yang hilang berulang kali. Ini tentu tidak efektif bagi pembangunan kota,” tutupnya. (Adv/MF)