Satakata.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda memastikan akan segera menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Sebagai langkah konkret, dewan berencana memanggil pihak-pihak terkait untuk mengurai benang kusut dan menggali akar persoalan secara objektif.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengungkapkan bahwa belakangan ini pihaknya banyak menampung keluhan dari sejumlah orang tua yang anaknya gagal menembus sekolah tujuan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru mencari kambing hitam sebelum fakta utuh di lapangan terhimpun.
“Kami akan panggil semua pihak untuk mengetahui apa sebenarnya persoalannya. Apakah ini terkait kendala di jalur zonasi, afirmasi, prestasi, atau murni persoalan lainnya. Kita tidak boleh langsung menyalahkan siapa pun,” tegas Anhar.
Menurutnya, penyelesaian kisruh SPMB ini harus dikaji secara komprehensif. Pemerintah daerah memang memikul tanggung jawab penuh untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak, sehingga setiap aduan yang masuk wajib ditelusuri sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Anhar juga menyoroti fenomena klasik di mana mayoritas orang tua masih terpaku untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang dilabeli favorit.
Padahal, daya tampung sekolah terbatas dan sistem penerimaan telah menetapkan prasyarat yang tak bisa mengakomodasi seluruh pendaftar.
“Kadang persoalannya bukan karena anak tidak mendapatkan sekolah, melainkan karena sekolah yang dituju tidak bisa menerima semua pendaftar. Sistem ini yang tetap harus kita hormati,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelesaian polemik SPMB harus steril dari kepentingan sepihak. Komisi IV berkomitmen untuk membedah setiap laporan guna memastikan apakah kendala yang terjadi bersifat administratif, teknis, atau memang membutuhkan solusi kebijakan lanjutan.
Menutup keterangannya, Anhar mengimbau masyarakat agar lebih bijak menyaring informasi dan tidak mudah menyebarkan isu yang belum terverifikasi, guna mencegah kesalahpahaman di tengah proses penerimaan peserta didik yang masih berjalan.
Sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, sekolah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama.
“DPRD hadir untuk menjembatani aspirasi masyarakat, tetapi penyelesaiannya tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku. Dengan begitu, hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan tetap terlindungi secara proporsional,” pungkasnya. (Adv/MF)
Tulis Komentar Mu via Facebook
Visited 3 times, 1 visit(s) today