Satukata.co, Samarinda – Keberhasilan penanganan stunting dan ketahanan keluarga di Kota Samarinda sangat bergantung pada sinergi antar-instansi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera meninggalkan ego sektoral dan mengimplementasikan sistem satu data.
Pernyataan ini ditegaskan Sri Puji usai menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Menurutnya, tumpang tindih data masih kerap terjadi di lapangan dan berisiko menghambat efektivitas program pemerintah.
Dalam upayanya mengawal kebijakan tersebut, Sri Puji menyoroti tiga isu utama yang perlu segera dibenahi oleh Pemerintah Kota Samarinda. Hingga saat ini, masih ditemukan perbedaan data antara DP2KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, salah satunya terkait jumlah Posyandu yang memiliki selisih pencatatan.
“Kalau data saja berbeda-beda, bagaimana kita bisa fokus menurunkan angka stunting? Dengan satu basis data yang disepakati, intervensi dan alokasi anggaran akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas Sri Puji.
Dalam hal ketahanan keluarga, pembentukan karakter anak sejak usia dini menjadi sangat vital. Sri Puji mendukung penuh program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari PAUD. Namun, dari sekitar 250 PAUD di Samarinda, hanya 15 yang berstatus negeri.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan pembinaan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan dukungan anggaran bagi PAUD swasta.
Beban pelayanan kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga kini semakin luas, mencakup balita, remaja, ibu hamil, hingga lansia. Sri Puji menilai hal ini harus diimbangi dengan apresiasi yang layak.
“Tugas mereka semakin banyak. Harapan kami, pemerintah daerah bisa mengakomodasi penyesuaian insentif ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya. (Adv/MF)
Tulis Komentar Mu via Facebook
Visited 1 times, 1 visit(s) today