Satukata.co – Masalah banjir di Kota Bontang membutuhkan solusi komprehensif. Hal ini ditegaskan oleh Agus Aras, anggota DPRD Kaltim, yang mendorong kolaborasi lintas sektor.
Agus Aras, menegaskan bahwa penanganan masalah banjir di Kota Bontang memerlukan langkah yang lebih komprehensif dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial.
Ia menilai bahwa desain penanganan banjir yang menyeluruh akan memastikan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat dapat disalurkan dengan lebih efektif.
“Penting bagi kita untuk memiliki perencanaan yang menyeluruh agar setiap bantuan yang datang dapat diarahkan dengan tepat, terutama yang terkait dengan kewenangan provinsi,” kata Agus.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam upaya tersebut, terutama di wilayah yang menjadi tanggung jawab provinsi.
“Sebagai anggota Dewan Kaltim dari Dapil VI, saya siap bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mencari solusi terbaik bagi masalah banjir ini,” tambahnya.
Salah satu solusi yang diusulkan Agus adalah pembuatan sodetan sungai di Kutai Timur (Kutim) yang akan bermuara ke Sungai Bontang.
Menurutnya, rencana tersebut dapat membantu mengurangi potensi banjir, namun membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat dilaksanakan secara efektif.
Agus juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, alokasi bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD Kaltim untuk Kota Bontang mencapai Rp 226 miliar, yang sebagian besar akan difokuskan pada penanganan banjir di titik-titik rawan di kota tersebut.
“Semoga penerapannya di tahun 2025 dapat lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Agus turut menyinggung proyek pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) di Desa Suka Rahmat, yang dianggapnya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banjir kiriman dari hulu sungai.
Meskipun perencanaan proyek sudah selesai, ia mengakui adanya kendala teknis di lapangan yang menyebabkan keterlambatan, yaitu lokasi bendungan yang berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga membutuhkan izin dari kementerian terkait.
“Semoga dalam waktu dekat masalah ini bisa segera diselesaikan,” harap Agus.