Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat sinergi antarinstansi dalam menangani keluarga berisiko stunting. Salah satu langkah yang kini didorong adalah program “Jemput Bola Stop Stunting”, yakni mekanisme kolaboratif yang melibatkan berbagai perangkat daerah untuk turun langsung ke lapangan melakukan koordinasi, konsolidasi data, hingga percepatan intervensi.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menegaskan bahwa persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Perlu kerja terintegrasi mulai dari validasi data, pemenuhan gizi, edukasi pola asuh, hingga perbaikan sanitasi dan lingkungan keluarga.
“Ini bukan kerja satu lembaga. Kami bergerak bersama supaya data dan langkah intervensinya sejalan,” tegasnya.
Dalam forum koordinasi tersebut, terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan aktif, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Baznas yang mendukung melalui penguatan bantuan sosial. Setiap instansi memiliki tugas berbeda, namun dipertemukan pada sasaran yang sama: keluarga yang masuk kategori risiko tinggi stunting.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi program yang tumpang tindih. Semua diarahkan ke keluarga berisiko,” ujar Achmad.
Ia percaya pendekatan lintas sektor ini menjadi kunci mempercepat penurunan angka stunting di Kutim. Dengan data yang lebih akurat, arah intervensi dapat dibuat lebih tepat sasaran, termasuk pemberian bantuan gizi, peningkatan infrastruktur air bersih, hingga pendampingan keluarga secara berkelanjutan.
Achmad optimistis bahwa jika pola kerja kolaboratif ini berjalan konsisten, Kutai Timur dapat mencapai progres signifikan dalam waktu dekat dan melahirkan generasi yang lebih sehat serta produktif.ADV
