SatuKata.Co, Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali mencoreng wajah pemerintahan di Kalimantan Timur. Muhammad Samsun, Anggota DPRD Kaltim, menyesalkan peristiwa tersebut dan menyebutnya sebagai peringatan keras bagi semua penyelenggara negara di tingkat daerah.
“Pejabat pemerintahan harus berkomitmen untuk tidak melanggar hukum, terutama dalam pengelolaan anggaran. Korupsi bukan hanya melanggar aturan, tapi juga mencederai kepercayaan masyarakat,” tegas Samsun.
Dia menekankan, sistem dan aturan yang ada dirancang untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kasus OTT di Kabupaten Paser bukanlah yang pertama kali terjadi di Kalimantan Timur. Sebelumnya, KPK juga telah menangkap Bupati Penajam Paser Utara terkait dugaan suap proyek infrastruktur. “Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam. Sangat disayangkan jika potensi ini justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap agar kasus-kasus itu menjadi pembelajaran dalam meningkatkan pengawasan dan mencegah korupsi. Dia juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam memberantas korupsi dengan cara melaporkan jika menemukan indikasi tindak pidana korupsi.
“DPRD Kaltim akan terus mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi. Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar bersih dari praktik korupsi,” tuturnya mengakhiri.
(MF/ADV/DPRDKaltim)