SatuKata.Co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengusulkan peningkatan anggaran untuk Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2PA) dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan program-program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dapat berjalan secara optimal.
Dalam sebuah wawancara terbaru, Sani menyatakan bahwa fluktuasi anggaran yang sering terjadi menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan program-program yang telah dicanangkan. “Anggarannya naik turun, ada di rentang Rp8 sampai Rp9 miliar. Programnya banyak, tapi anggarannya naik turun, tentu akan sulit untuk mencapai hasil maksimal dari tujuan program tersebut,” ungkap Sani.
Sani, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini penting tidak hanya untuk memastikan kelancaran program tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kerja DP2PA, terutama setelah lembaga tersebut berhasil membuat Samarinda meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak.
“Seharusnya bisa dinaikkan, apalagi kemarin mereka telah membuat kita bangga dengan penghargaan Kota Layak Anak itu,” tambah Sani, menunjukkan bahwa peningkatan anggaran juga merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berperan aktif dalam mewujudkan program Kota Layak Anak.
Sani berharap usulan peningkatan anggaran ini dapat segera dipertimbangkan oleh pemerintah setempat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan program DP2PA dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang positif bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Samarinda.
Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mendukung upaya pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak, serta memperkuat komitmen Samarinda dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. (Adv)
(MF)