Satukata.co, Samarinda – Intensitas hujan yang hampir turun setiap hari kembali memicu genangan air di sejumlah wilayah Kota Samarinda.
Kondisi ini memantik kritik tajam dari kalangan legislatif terkait pola penanganan banjir pemerintah kota yang dinilai belum komprehensif dan masih terkesan tambal sulam.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan drainase atau pelebaran saluran air di titik tertentu.
Perencanaan harus dilakukan secara terhubung dari hulu hingga hilir dengan memperhitungkan arah aliran air dan kondisi elevasi wilayah.
Jika tidak, infrastruktur yang menelan anggaran besar tersebut tidak akan berfungsi optimal saat curah hujan tinggi.
“Penanganan banjir harus komprehensif, jangan sporadis. Ada drainase dibangun, tapi sodetannya tidak dibuat sehingga air tidak mengalir maksimal,” tegas Arif ditemui di Samarinda, Senin (25/5/2026).
Sebagai bukti lemahnya perencanaan teknis, Arif menyoroti proyek drainase di kawasan Jalan Juanda.
Proyek tersebut terpaksa dibongkar kembali meski belum genap setahun dibangun. Hal ini terjadi karena elevasi dan arah aliran air tidak mengarah ke anak sungai sebagaimana direncanakan, membuat air justru menggenang.
Lebih lanjut, Arif memaparkan bahwa penyelesaian masalah banjir di Samarinda membutuhkan intervensi fisik yang lebih luas.
Selain drainase, pemerintah harus mengintegrasikan pembangunan polder, sodetan, dan kolam retensi. Langkah ini juga wajib dibarengi dengan normalisasi sungai secara rutin.
Tingginya sedimentasi berupa endapan lumpur dan material tanah dari aktivitas galian di Samarinda membuat sungai cepat mengalami pendangkalan.
Jika sungai hanya dilebarkan tanpa dikeruk secara berkala, aliran air tetap akan tersendat dan berujung pada genangan yang merugikan masyarakat. (Adv/MF)