Satukata.co, Samarinda – Persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda selalu menjadi polemik tahunan yang terus berulang dan membutuhkan penanganan serius.
Meskipun Petunjuk Teknis (Juknis) serta kuota daya tampung sekolah negeri telah diatur dengan terperinci, implementasi dan ketaatan aturan di lapangan masih sering menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan tingginya keluhan warga, terutama saat masa reses.
Banyak orang tua yang mendatangi DPRD atau kediamannya untuk meminta bantuan agar anak mereka diloloskan ke sekolah negeri favorit, meskipun secara aturan tidak memenuhi syarat.
“Sebenarnya aturan main dan daya tampungnya sudah sangat jelas. Namun permasalahannya, apakah ini ditaati oleh pelaksana di bawah? Di sisi lain masyarakat kita masih banyak yang belum paham sehingga memaksakan anaknya masuk negeri, ditambah kendala fasilitas pendidikan yang belum merata di Samarinda,” tegas Puji ditemui di Samarinda, Senin (25/5/2026).
Untuk mengurai benang kusut SPMB tersebut, Puji menilai pemerintah kota tidak bisa serta-merta membangun sekolah negeri baru karena berisiko mematikan operasional sekolah swasta.
Sebagai solusi, DPRD Samarinda mengusulkan program strategis berupa subsidi silang. Anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri akan dilimpahkan ke sekolah swasta dengan bantuan pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota Samarinda.
Meski begitu, ia menyayangkan pelaksanaan program bantuan yang ada saat ini masih menghadapi sejumlah kendala.
“Sayangnya, program subsidi bagi siswa swasta ini belum berjalan optimal karena perubahan pola pendataan DTKS dari pusat dan efisiensi anggaran daerah. Ke depannya, sosialisasi SPMB harus terus dievaluasi dan digencarkan hingga ke ketua RT agar masyarakat tidak lagi kebingungan,” pungkasnya. (Adv/MF).