
Satukata.co, Samarinda – Di tengah klaim Pemerintah Pusat bahwa mahalnya tiket pesawat tak terhindarkan akibat krisis global, DPRD Kota Samarinda memilih mengambil langkah antisipatif.
Dalam waktu dekat, dewan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak maskapai, pengelola bandara, dan pemasok avtur untuk menelusuri potensi kendala logistik di tingkat lokal.
Bagi daerah, pasrah menunggu redanya krisis global bukanlah satu-satunya pilihan. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa mahalnya biaya penerbangan telah menciptakan efek domino di ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut.
Mobilitas warga yang mendesak menjadi terhambat, bahkan efektivitas pelayanan publik dan kegiatan dinas pemerintahan ikut terdampak.
“Kenaikan tarif penerbangan ini tidak hanya berdampak pada kegiatan pemerintahan, tetapi juga memberatkan masyarakat yang membutuhkan transportasi udara,” ungkap Celni.
Meski regulasi tarif batas penerbangan dan harga dasar avtur merupakan kewenangan pusat, DPRD Samarinda tetap memaksimalkan fungsi pengawasannya.
Melalui RDP mendatang, dewan ingin mempertanyakan dan mengevaluasi secara spesifik rantai distribusi avtur di Samarinda. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada inefisiensi logistik lokal yang turut andil membuat harga tiket semakin membengkak.
“Kami akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas persoalan kenaikan tiket pesawat yang saat ini sangat dikeluhkan masyarakat,” tegasnya.
Langkah kritis DPRD Samarinda ini sekaligus merespons sikap Pemerintah Pusat terkait polemik tarif penerbangan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa tingginya harga tiket pesawat saat ini merupakan imbas dari konflik geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga bahan bakar avtur di pasar global.
Akibat kondisi tersebut, pemerintah pusat menilai penyesuaian tarif terpaksa dilakukan oleh pihak maskapai agar operasional tetap berjalan dan industri penerbangan nasional tidak gulung tikar.
Meskipun diakui sangat memberatkan masyarakat, situasi ini dianggap sebagai imbas dari tekanan ekonomi global yang sulit dihindari. (Adv/MF)
